makalah lapping

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Piutang suatu perusahaan pada umumnya merupakan salah satu aktiva yang besar dari aktiva lancar serta salah satu bagian terbesar dari total aktiva. Pemberian piutang mengandung risiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Kecurangan dalam siklus kerja juga sering terjadi sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. pengendalian intern berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

            Karena pengendalian intern yang lemah maka terdapat banyak kekurangan yang terjadi dalam penugasan. Sistem penugasan yang tidak terpisah yakni satu karyawan yang merangkap banyak tugas di dalam suatu perusahaan cenderung banyak terjadinya kecurangan seperti Lapping dengan melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang.

            Kekurangan dalam pengendalian intern sangat berpengaruh dan menciptakan berbagai masalah salah satunya adanya kecurangan berupa lapping dalam kaitanya dengan penagihan piutang. Untuk mangatasi masalah tersebut dan cara pengendalian maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengembangkan dengan menyusun makalah yang berjudul “Adanya lapping dalam kaitannya dengan penagihan piutang”

1.2       Rumusan Masalah

Untuk mengkaji dan mengulas tentang “Adanya lapping dalam kaitannya dengan penagihan piutang” maka diperlukan sub pokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari lapping ?

2. Apa pengertian dari piutang ?

3. Bagaimana cara pengendalian untuk mencegah lapping ?

4. Bagaimana cara mendeteksi lapping ?

1.3       Tujuan Penulisan

            Tujuan pembahasan dari makalah ini diharapkan pembaca mampu menguasai:

1. Menjelaskan pengertian dari lapping

2. Menjelaskan pengertian dari piutang

3. Memahami cara pengendalian untuk mencegah terjadinya lapping

4. Mengetahui cara mendeteksi lapping

1.4       Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari makalah ini diharapkan pembaca:

1. Agar dapat memahami pengertian lapping

2. Agar dapat memehami pengerian dari piutang

3. Agar dapat memahami cara untuk mencegah terjadinya lapping

4. Agar dapat memahami cara mendeteksi lapping

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Lapping

Auditor harus melakukan prosedur audit pengendalian internal perusahaan untuk mendeteksi segala kekurangan. Auditor juga harus melakukan pengujian substantive atas rincian, tes untuk mendeteksi lapping dan prosedur analitik sehingga dapat menyimpulkan bahwa saldo kas yang ada cukup akurat.

Lapping merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan kas. Lapping adalah suatu kecurangan (fraud) yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan kas untuk sementara waktu atau secara permanen. Lapping dapat dilakukan jika seseorang memiliki wewenang menerima kas dan menyelenggarakan  buku piutang. Auditor harus menilai kemungkinan terjadinya lapping dengan pemisahan tugas dalam penerimaan dan pencatatan penagihan dari pelanggan.

Pada dasarnya lapping adalah tindakan penipuan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menyamarkan penyalahgunaan dana, pada umumnya dana yang dibayarkan dari klien/nasabah perusahaan terkait. Penyamaran dilakukan dengan menutup kekurangan dana pada account nasabah pertama dengan menggunakan dana dari nasabah lain yang melakukan pembayaran tepat setelah nasabarh pertama. Akibatnnya pada laporan akunting terlihat adanya kekurangan pada account nasabah kedua (padahal semestinya sudah dilakukan pembayaran penuh).

Ø  Berikut merupakan ilustrasi lapping, yaitu:

Anggap saja perusahaan X memiliki pelanggan, A, B, C, dan D. Misalkan piutang pelanggan dari A Rp5 juta, piutang B Rp6 juta, piutang C Rp4 juta dan piutang D Rp7 juta.

Karyawan bagian penagihan menerima pelunasan dari A Rp5 juta. Karyawan tidak mencatat pelunasan piutang ini. Seolah-olah konsumen belum melunasi piutangnya. Uang tersebut dipakai sendiri oleh karyawan.

Saat berikutnya, karyawan menerima pelunasan dari pelanggan B Rp6 juta. Karyawan akan mencatat pelunasan si A Rp5 juta dan menyetorkan uang Rp5 juta ke atasannya. Sementara kelebihan Rp1 juta dari konsumen B akan kembali dikantongi karyawan tersebut.

Berikutnya, saat menerimaa pelunasan dari pelanggan C, karyawan bisa memilih untuk mencatat pelunasan si C atau mencatat sebagai pelunasan si B (yang berarti dia nombok Rp2 juta). Dan seterusnya.

2.2       Pengertian Piutang

Standar Akuntansi Keuangan menggolongkan piutang, menurut sumber terjadinya, dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain.

Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar.

Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa di golongkan sebagai piutang antara lain:

a.  Piutang usaha

b. Wesel tagih

c.  Piutang pegawai

d.                   Piutang bunga

e.  Uang muka

f.  Uang jaminan (Refundable deposit)

g. Piutang lain-lain

h. Allowancce for bad debts (penyisihan piutang tak tertagih)

2.3       Pengendalian Lapping

Berikut ini merupakan beberapa pengendalian yang digunakan untuk mencegah terjadinya lapping :

a.  Pencatatan piutang dipisahkan dari penerimaan kas.

b.   Menyarankan konsumen (atau malah mewajibkan konsumen) untuk membayar dengan transfer atau cek.

c.  Mewajibkan karyawan terkait untuk mengambil cuti.

2.4       Cara Mendeteksi Lapping

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi lapping, yaitu :

a.  Mengirimkan Monthly Statement ke  konsumen yang berpiutang.

Salah satu cara untuk mendeteksi lapping yang cukup ampuh adalah dengan mengirimkan Monthly Statement ke konsumen yang berpiutang. Monthly Statement adalah laporan saldo piutang per konsumen. Dalam monthly statement akan tertera beberapa piutang yang masih ada.

b. Rotasi Karyawan Akuntansi

Karyawan pencatatan piutang adalah karyawan yang memiliki kesempatan untuk melakukan lapping (jika karyawan tersebut juga merangkap sebagai penerima kas dari klien/nasabah). Yang dimaksud dengan rotasi karyawan adalah memindahkan karyawan bagian pencatatan piutang menjadi bagian akuntansi lain (misal bagian pencatatan utang dagang). Dengan rotasi karyawan, maka paling tidak lapping akan berhenti pada saat karyawan pencatatan piutang harus menyerahkan tugas nya ke karyawan pengganti yang lain.

c.  Wajib cuti bagi Karyawan Akuntansi

Ada kalanya perusahaan merasa senang jika memiliki karyawan yang rajin bekerja. Bahkan ada kebijakan, jika bersedia bekerja pada musim libur (misalnya lebaran), karyawan akan mendapat gaji dua kali lipat. Kebijakan “jangan libur” seperti ini, tidak cocok diterapkan untuk karyawan bagian Akuntansi . khususnya bagian pencatatan piutang.

Karyawan pelaku lapping, biasanya memang tidak ingin libur. Karena jika mereka libur, maka karyawan lain (sebagai pengganti sementara) dapat mendeteksi adanya lapping. Contoh, karyawan pengganti bisa saja tidak sengaja menelpon konsumen yang dikira belum membayar piutang ( padahal konsumen tersebut sudah membayar, hanya saja uangnya baru dipinjam oleh si pelaku lapping). Jika ini terjadi, tentu konsumen akan complain. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengambil cuti dapat menjadi ancaman bagi pelaku lapping.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

          Simpulan dari makalah ini adalah Lapping dilakukan oleh karyawan dengan cara tidak mencatat penerimaan kas dari debitur tertentu dan memasukkan uang yang diterima tersebut kedalam sakunya sendiri. Untuk menutupi kecurangannya dengan mengkredit akun piutang kepada debitur lain digunakan untuk menutupi kecurangannya dengan mengkredit akun piutang kepada debitur pertama.

          Lapping dapat terjadi jika penyimpanan kas merangkap fungsi sebagai pencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan.